MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) _ Tugas Mata Kuliah Teknik Partisipasi

Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Kata Musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Musrenbang ini identik dengan diksusi di masyarakat tentang kebutuhan pembangunan daerah yang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang di hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musyawarah ini merupakan sarana pemerintahan disemua tingkatan untuk menghimpun aspirasi pembangunan disemua bidang kehidupan dimana partisipasi tersebut yang diberikan secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang dijalankan, maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini melalui proses penganggaran partisipatif yaitu penyediaan ruang bagi masyarkat untuk menyuarakan  kebutuhan mereka dipihak pemerintah. Musrenbang ini juga merupakan salah satu pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun. Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mencapai sebuah program perencanaan dan penganggaran yang lebih partisipatif, adil dan merata, maka dibuatlah desain program yang mengusahakan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dalam musrenbang terserap dan terakomodisi. Model program ini memberi kepastian dan jaminan program dan penganggaran yang diajukan dapat terealisasi nantinya. Berikut ini macam-macam bentuk musrenbang.

• Murenbang Dusun/Lingkungan

Proses pelaksanaan Musrenbang merupakan proses partisipatif dimana berbagai keputusan diambil dalam suasana dialogis, akan tetapi Musrenbang seringkali tak menghasilkan keputusan apa-apa sehingga masyarakat kecewa dan enggan mengikuti proses Musrenbang lagi. Proses pengambilan keputusan di dalam Musrenbang seringkali dilakukan secara cepat. Karena waktu yang amat singkat dan terlalu banyak sesi seremonial sehingga proses musyawarah yang dilakukan terlalu singkat.

Ada pendapat orang bijak yang mengatakan bahwa proses yang baik harus dimulai dengan awal yang baik pula, pelaksanaan musrenbang dusun menjadi kunci dari seluruh pelaksanaan kegiatan musrenbang yang kita harapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi nya dan mengusulkan kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan.

Identifikasi Potensi dan Masalah Desa/kelurahan serta Analisis Kesesuaian Usulan dengan Potensi Wilayah Desa berasal dari masing masing dusun atau lingkungan yang ada di wilayah tiap tiap kelurahan atau desa. Peran kepala dusun atau kepala lingkungan menjadi begitu vital karena melalui mereka, pelaksanaan kegiatan musrenbang dusun dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Akan tetapi seringkali, sebahagian besar diantara mereka menjadi tidak peduli akibat berbagai keterbatasan, hambatan serta tantangan paradigma musrenbang yang seringkali menjemukan.

Control yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan musrenbang di tingkat dusun, saat ini menjadi hal yang begitu mendesak karena upaya perbaikan harus dimulai dari memperbaiki pondasi yang selama ini begitu rapuh dan rentan akan proses yang sangat tradisional dan tidak terarah, sehingga pada saat pelaksanaan musrenbang desa akan terlihat usulan usulan yang seadanya dengan pertimbangan pertimbangan yang sangat dangkal.

• Musrenbang Desa/Kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2013 diarahkan untuk menjadi wadah bagi partisipasi masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan, sehingga hasil proses perencanaan yang dilakukan dapat lebih berpihak kepada mereka. Meskipun selama ini pelaksanaan musrenbang diwarnai dengan suasana dialogis yang sangat kental akan tetapi kondisi tersebut belum bersahabat untuk mengakomodir bahkan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin maupun kaum perempuan untuk menyampaikan uneg uneg, pendapat, saran atau keinginan mereka untuk memperbaiki keterperukan ekonomi yang mereka alami, musrenbang masih menjadi domain bagi para elit desa untuk menyampaikan proyek proyek yang sarat dengan kepentingan.

Masalah selanjutnya adalah berkembangnya usulan masyarakat yang sangat tidak signifikan dengan masalah masalah faktual yang terjadi di tengah tengah mereka, sehingga yang terjadi adalah kecenderungan untuk mendahululukan usulan program kegiatan yang diinginkan untuk selanjutnya dibuatkan masalah yang cocok atau sedikit berkaitan. Hal tersebut banyak ditemui di desa/kelurahan yang tidak melaksanakan secara efektif musrenbang tingkat dusun/lingkungan. Bahkan di desa musrenbang percontohan sekalipun ada kelompok masyarakat yang mengklaim bahwa musrenbang dusun tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat kemudian mengusulkan kegiatan baru untuk yang terindikasi akan diback up oleh kepentingan politik. Hal tersebut tentu akan melukai perasaan para pelaksana musrenbang tingkat dusun, sebab bagaimanapun kecilnya lembaga tersebut, harus ada penghormatan atas apa yang dilakukan.

• Musrenbang Kecamatan

Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang. 

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2013 mengalami kemajuan yang sangat pesat, diawali dari musrenbang kecamatan percontohan dengan pelaksanaan verifikasi lapangan mengadopsi proses di PNPM serta pelaksanaan perangkingan yang telah tersusun secara sistematis, mulai dari penjelasan renja SKPD, tanggapan delegasi desa/kelurahan masing-masing bidang dan terakhir, pemberian skor sampai penentuan rangking yang disepakati dengan memuaskan oleh seluruh delegasi desa/kelurahan.

Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tanpa cela, karena ternyata masih ada kecamatan yang dengan sengaja merubah usulan desa, yang pada kenyataannya jumlah nya sangat terbatas ( lima usulan masing masing bidang). Dengan pertimbangan bahwa usulan tersebut tidak sesuai dengan bahasa-bahasa pogram di kabupaten atau pertimbangan pertimbangan kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu muncul diskusi akan pentingnya Renja SKPD untuk diturunkan lebih awal untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga terjadi kesesuaian perencanaan antara top down dan bottom up. Akan tetapi hal tersebut memunculkan kecurigaan bahwa usulan-usulan masyarakat akan cenderung terpaku kepada program/kegiatan SKPD sehingga usulan tersebut tidak lagi berdasarkan kebutuhan berdasarkan kondisi riil serta permasalahan faktual yang terjadi di tengah tengah masyarakat.

• Forum SKPD

Sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah, Forum SKPD tahun 2013 telah menjadi ukuran yang sangat positif untuk plaksanaan tahun-tahun selanjutnya.

Tujuan pelaksanaan Forum SKPD sendiri yaitu untuk Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang di kecamatan; Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD  dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan terakhir Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD .

Salah satu point penting dari pelaksanaan Forum SKPD adalah penyempurnaan rancangan rencana kerja (renja) SKPD, dan tentunya hal tersebut menjadi sorotan dari para delegasi kecamatan yang seringkali merasa kecewa dengan penjelasan kepala SKPD yang cenderung tidak menguasai tugas pokoknya, target dalam RPJMD tahunan dan 5 tahunan atau bahkan diwakili sehingga penjelasan yang bersifat kebijakan kebijakan yang mendasar tidak dapat diputusakan pada saat Forum SKPD.

• Musrenbang Kabupaten.

Kesinambungan Program Pembangunan dari Tahun ke Tahun serta Keselarasan Proses Musrenbang dengan penganggaran yang dikelola sebagaimana diamanatkan dalam dasar hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini terjadi, sehingga harus ditetapkan Program Prioritas yang berorientasi pada Pemenuhan Hak-hak dasar masyarakat, serta mampu memastikan tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat.

Prinsip kesetaraan, musyawarah, anti dominasi dan diskriminasi, keberpihakan dan pembangunan holistik diharapkan dapat menjadi rujukan agar Rencana Pembangunan tidak tersekat-sekat pada wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan, akan tetapi melihat permasalahan pembangunan secara utuh dan menyeluruh.

Diharapkan bahwa dengan pelaksanaan Musrenbang selanjutnya akan tercipta Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi khususnya dalam mengemukakan usulan dan berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan Musrenbang secara hakiki dapat tercapai.

Hasil dari musrenbang ini, diharapkan seluruh aspirasi masyarakat dapat dibicarakan guna kepentingan pembangunan daerah. Sehingga setiap prioritas pembangunan akan dimasukkan kedalam rencana anggaran untuk kemudian di implementasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pada kenyataannya hasil musrenbang yang menjadi prioritas tersebut setelah di masukkan dalam proposal harus menunggu pencairan dana di tahun berikutnya sesuai dengan persetujuan pemerintah daerah.

Sumber :

http://solokotakita.org/alat-perencanaan/musrenbang/

http://kawasan.bappenas.go.id

http://www.wiwinkatingan.com

http://adhyfatriah.wordpress.com

Tulang Ikan Tugas Mata Kuliah Teknik Partisipasi

Tugas Impresi dan Persepsi

Tragedi Gunung Merapi

Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang terletak di bagian tengah pulau Jawa yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten dan merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia. Sejak lahir saya tinggal di kota kecil Magelang yang letaknya tidak jauh dari Gunung Merapi. Sehingga saya sering berkunjung ke tempat wisata di Gunung Merapi seperti Gardu Pandang Ketep Pass dan Kaliurang.

Gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi di daerah selatan ini selalu menunjukkan altivitas vulkanik yang terjadi setiap 2 sampai 5 tahun sekali. Menurut ahli geologi yang melakukan penelitian, gunung Merapi menunjukkan aktivitas vulkaniknya pertama kali pada tahun 1006 dengan ledakan yang sangat dahsyat sehingga membuat daerah di sekitarnya tertutup oleh abu vulkanik yang sangat tebal. Hal ini menyebabkan pusat kerajaan Mataram Kuno berpindah ke daerah Jawa Timur. Setelah letusan tersebut, tercatat letusan dahsyat yang berdampak besar terjadi pada tahun 1786, 1822, 1872, dan 1930.

Pengalaman pertama saya saat mengalami letusan dahsyat Gunung Merapi masih teringat dalam benak saya sampai saat ini. Kejadian itu terjadi pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 26 bulan Oktober yang menimbulkan rasa takut dan cemas saat itu. Pada sore hari, gunung Merapi meningkatkan aktivitas vulkanik dengan tanda-tanda gempa ringan yang kemudian disusul dengan keluarnya awan panas yang sangat tebal yang orang-orang menyebutnya wedus gembel. Awan panas pertama yang muncul pada pukul 17.02 WIB mengarah ke barat. Namun awan panas yang berikutnya tidak dapat terpantau dengan baik karena kondisi cuaca di puncak Merapi cukup gelap dan hujan. Saat itu abu vulkanik yang berasal dari Gunung Merapi menutupi seluruh daerah di Magelang dan Yogyakarta bahkan sampai daerah lain seperti di Kabupaten Wonosobo, Purworejo,  Kulonprogo, Kebumen, Temanggung, bahkan pada siang harinya hujan abu vulkanik pekat melanda hingga Purwokerto dan Cilacap, Tasikmalaya, Bandung, dan Bogor. Kurang lebih 5-15 cm abu vulkanik menutupi halaman rumah saya . Masih untung rumah saya agak jauh dengan puncak gunungnya, pemukiman di sekitar lereng Gunung Merapi hangus terkena awan panas, banyak penduduk yang meninggal, vegetasi pegunungan yang sebelumnya terlihat hijau saat itu berubah menjadi tumpukan-tumpukan abu hitam yang sangat tebal. Sehingga penduduk yang selamat diungsikan di daerah-daerah yang terhindar jauh dari awan panas.

Pada tanggal 27 dan 28 Oktober setelah terjadinya puncak aktivitas erupsi, terjadi muntahan awan panas secara tidak teratur dan lava pijar yang muncul hampir bersamaan dengan keluarnya awan panas. Pada hari itu semua sekolah diliburkan karena kondisi yang tidak memungkinkan diluar rumah. Sehingga saya hanya berdiam diri didalam rumah. Untuk keluar rumah setiap orang harus menggunakan masker untuk menghindari berbagai penyakit pernafasan karena debu abu vulkanik. Sejak saat itu saya akan merasa cemas ketika mendengar berita di tv mengenai peningkatan aktivitas Gunung Merapi.

ANALISIS TEORI INDUSTRI

ANALISIS TEORI INDUSTRI

           

Dalam penentuan lokasi industri perlu memperhatikan beberapa faktor serta aspek untuk mendapatkan lokasi yang strategis dan cocok untuk keberlanjutan industry itu sendiri. Industri merupakan suatu kegiatan pengolahan atau pentransformasian benda (material) menjadi sesuatu yang nilai atau manfaatnya lebih besar, melalui proses-proses fisika maupun kimia. Dasar pengambilan keputusan lokasi suatu industry meliputi tiga elemen penting, yaitu:

1.    Skala operasi          ; yaitu rencana berapa jumlah produk yang akan dihasilkan serta pada tingkat berapa produk akan dijual.

2.    Teknik produksi     ; Merupakan kombinasi dari beberapa input, yaitu tenaga kerja, modal, mesin yang dipilih untuk proses produksi.

3.    Lokasi pabrik          ; Merupakan hal yang paling penting yaitu di mana proses pengolahan akan dijalankan.

Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua teori yang dapat menjadi acuan dalam menganalisis lokasi industri.

1.      Teori Susut dan Biaya Pengangkutan

Teori susut di sini maksudnya adalah pengurangan berat yang terjadi karena proses pengolahan. Misalnya, pada industri minyak kelapa, 100 kg kopra (kelapa kering) hanya bisa menghasilkan 25 kg minyak kelapa. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah melalui proses pengolahan akan mengalami pengurangan berat. Secara umum, teori susut dan biaya pengangkutan mengemukakan hubungan-hubungan antara faktor susut dan biaya pengangkutan. Teori ini bermanfaat untuk melihat kecenderungan lokasi industri, artinya dapat mengkaji kemungkinan-kemungkinan penempatan suatu industri (pabrik) di tempat yang paling menguntungkan secara ekonomi.

Dari tabel diatas dijabarkan empat kasus suatu pabrik yang mengolah bahan mentah (M) yang berasal dari satu daerah sumber bahan mentah (SM), menjadi satu macam barang jadi (B), yang kemudian dijual di suatu daerah pasar (P). Pada contoh, digunakan dua variabel, yaitu susut dan biaya pengangkutan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi jalannya industri dianggap sama dan diabaikan. Hasil perhitungan biaya pengangkutan seperti pada contoh diatas menunjukan pada kasus A dan B industri/pabrik cenderung ditempatkan di daerah sumber bahan mentah. Akan tetapi, pada kasus C dan D sebaliknya, pabrik cenderung ditempatkan di daerah sumber bahan mentah.

Menurut perhitungan, ternyata jumlah biaya pengangkutan yang harus dikeluarkan lebih rendah. Pada kasus D besarnya biaya pengangkutan berbeda dengan kasus A, B, dan C. Coba hitungkan kemungkinannya jika pada kasus D besarnya biaya pengangkutan disamakan dengan kasus A, B, dan C. Terdapat dua kesimpulan dalam pemilihan lokasi yang baik (dengan catatan faktor-faktor lainnya sama) menurut teori susut dan biaya pengangkutan. Pertama, makin besar angka rasio susut dalam pengolahan, makin kuat kecenderungan menempatkan pabriknya di daerah bahan mentah. Kedua, makin besar perbedaan biaya pengangkutan antar bahan mentah dan bahan jadi, makin kuat daerah pasar dijadikan sebagai tempat lokasi industri.

2.      Teori Weber

Weber mengemukakan teorinya dalam bukunya yang terkenal Theory of The Location of Industries (1909). Teori Weber dimulai dengan beberapa premis sebagai berikut.

a.   Unit analisis tunggal, merupakan daerah yang terisolasi yang homogen baik mengenai iklimnya, topografi maupun penduduknya.

b.  Beberapa sumber alam seperti air dan pasir, mudah diperoleh dimana saja, sedangkan sumber alam lain hanya terdapat di daerah-daerah tertentu saja, misalnya batu bara dan bijih besi.

c.   Biaya pengangkutan adalah fungsi dari berat dan jarak, artinya makin bertambah sesuai dengan berat dan jaraknya. Beberapa contoh kasus berikut ini menunjukkan peran biaya pengangkutan terhadap kemungkinan dan kecenderungan lokasi industri.

Kasus A: Satu Pasar dan Satu macam Bahan Mentah Jika suatu industri hanya mengolah satu macam bahan mentah dan memasarkannya pada satu daerah pasar maka ada tiga kemungkinan lokasi industrinya.

a.         Jika bahan mentah yang dibutuhkan mudah diperoleh dimana saja maka pabriknya dapat atau cenderung ditempatkan di daerah pasar.

b.        Jika bahan mentah yang diperlukan hanya terdapat di daerah tertentu saja dan mengalami susut dalam pengolahannya maka pabriknya dapat ditempatkan baik didaerah pasar maupun daerah bahan mentah.

c.         Jika bahan mentah hanya terdapat di daerah tertentu saja dan mengalami susut dalam pengolahannya maka industrinya akan ditempatkan di daerah sumber bahan mentah.

d.        Harus diingat bahwa besarnya biaya pengangkutan berkaitan langsung dengan berat barang yang diangkut.

Kasus B: Satu Daerah Pasar dan Dua Macam Bahan Mentah Jika industri mengolah dua macam bahan mentah (M1 dan M2), hasilnya hanya dipasarkan di suatu tempat tertentu saja maka industri itu akan ditempatkan di salah satu kemungkinan berikut.

a.    Jika M1 dan M2 mudah diperoleh dimana saja maka industri itu akan ditempatkan di daerah pasar.

b.    Jika M1 mudah diperoleh dimana saja sedangkan R2nya hanya terdapat di suatu daerah tertentu saja duluan daerah pasar dan jika keduanya tidak mengalami susut dalam pengolahan maka industri tersebut akan ditempatkan di daerah pasar. Biaya pengangkutan hanya dikeluarkan untuk R2.

c.    Jika kedua bahan mentah (M1 dan M2) hanya terdapat di daerah- daerah tertentu yang berlainan dan mengalami susut dalam pengolahannya maka pemecahannya agak sulit. Untuk itu, Weber memperkenalkan teori yang disebut location triangle (segitiga lokasi) dengan titik sudutnya adalah daerah pasar (P), dan daerah-daerah sumber bahan mentah (M1 dan M2). Contohnya, suatu industri mengolah R1 dan R2. keduanya mengalami susut 50%. Setiap tahunnya diperlukan masing-masing bahan mentah itu 2.000 ton.

a.    Jika industri itu ditempatkan di P maka biaya pengangkutan yang harus dikeluarkan pertahunnya adalah sebagai berikut.

             R1 = 2.000 ton x 100 km= 200.000 ton-km
R2 = 2.000 ton x 100 km= 200.000 ton-km
Jumlah = 400.000 ton-km

b.    Jika industri itu ditempatkan di M1 maka biaya pengangkutan itu adalah:
R1 = 2.000 ton x 100 km= 200.000 ton-km
P = 2.000 ton x 100 km = 200.000 ton-km
Jumlah = 400.000 ton-km

c.    Jika industri itu ditempatkan di titik X maka biaya pengangkutan yang harus dikeluarkan pertahunnya menjadi:

R1 = 2.000 ton x 100 km= 200.000 ton-km
R2 = 2.000 ton x 100 km= 200.000 ton-km
P = 2.000 ton x 87 km = 174.000 ton-km
Jumlah = 374.000 ton-km


Biaya pengangkutan pada poin C ternyata lebih rendah dibandingkan dengan A dan B. Ini berarti bahwa penempatan atau lokasi industri di X akan lebih menguntungkan jika industri itu ditempatkan di P, M1, atau M2 1. Pengumpulan Data Berikut ini data yang harus dikumpulkan untuk kepentingan analisis lahan pertanian.

SUMBER :

http://geobelajar.blogspot.com/. Diunduh pada Minggu, 30 September 2012.